KETAPANG (TANJUNGPURANEWS) – Ditengah efisensi dan kondisi
berhutang, pemerintah daerah (Pemda) Ketapang malah melakukan rapat di hotel
mewah pada Selasa (25/3/2025).
Seolah mengabaikan perintah Presiden RI, Prabowo Subianto lewat
Instruksi Presiden (Inpres) nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam
pelaksanaan APBN dan APBD tahun 2025, pemda ketapang malah melangsungkan rapat
di hotel mewah tepatnya di Hotel Grand Zuri Ketapang menggunakan ABPD Ketapang.
Ironisnya, sudahlan mengabaikan Inpres tersebut, kondisi
Pemda Ketapang sendiri tengah berhutang dengan puluhan kontraktor yang tidak
dapat dibayarkan senilai Rp. 17 miliar hingga saat ini.
Pantauan yang dilakukan, acara ini dimulai pukul 13.30 Wiba.
Dari areal luar hotel, puluhan mobil plat merah berjejer di area parkiran hotel
Gran Zuri Ketapang yang terletak di jalan DI Panjaitan Kelurahan Sampit, Delta
Pawan Ketapang.
Dari daftar hadir yang dilihat, Musrenbang ini dihadiri
Sekretaris Daerah Pemprov Kalbar Harison, 6 orang anggota DPRD provinsi Kalbar
dapil Ketapang-Kayong Utara, Bupati, Ketua DPRD, jajaran Porkopimda, kepala
BPKAD, Kepala Bapeda dan para kepala dinas, serta badan usaha swasta yang ada
di Ketapang serta unsur masyarakat.
Acara ini menggunakan ruangan ballroom lantai 2 hotel Grand
Zuri untuk membahas program pembangunan Ketapang 5 tahun kedepan serta rencana
pembangunan tahun 2026.
Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bapeda)
Ketapang, Harto dikutip saat menyampaikan sambutan Musrenbang mengatakan,
kegiatan ini adalah untuk mendapatkan masukan dari pemangku kepentingan sesuai
dengan visi misi kepala daerah saat kampanye pemilu kemarin.
"Sumber pembiayaan kegiatan ini berasal dari APBD tahun
2025, dalam rangka mewujudkan visi misi kepala daerah tahun 2025-2029,"
kata Harto.
Disampaikanya, Musrenbang ini untuk membahas rencana
pembangunan jangka menengah tahun 2025 - 2029 dan rencana kerja pemerintah
daerah tahun 2026.
Sementara itu dalam arahanya, Bupati Ketapang Aexander Wilyo
menjelaskan visi misi dirinya saat terpilih menjadi Kepala Daerah.
Bupati menyampaikan persoalan mendasar dan mendesak harus
diselesaikan dalam tahun awal masa pemerintahanya adalah masalah infrastruktur
yang menjadi beban berat yang dirasakan oleh masyarakat.
"Banyak jalan yang ada di Ketapang sebenarnya ada
beberapa ruas yang menjadi kewenangan Pemprov tapi masyarakat tidak tahu. Dan
ini harus kami atasi. Apalagi ada beberapa ruas jalan yang sering viral dan
legendaris, ini harus kami tanggulangi dengan cepat. Misalnya jalan Pelang
Kepuluk, Batu Tajam dan jalan Ketapang Kendawangan," kata Bupati Alex.
Walaupun dengan kondisi terbatas, Bupati meminta kepala OPD
untuk menerapkan pola efisiensi sesuai Inpres.
"Kite jalan jalan ke Hulu jak, usah ke Jakarta karena
mahal, makan minum dan transportasinya. Saya berharap pengertian dan kerjasama terutama
bagi kepala-kepala OPD. Kita serius untuk memperbaiki kondisi infrastruktur
kita," kata Bupati. (NAD)
Social Header