"Hasil dari pertemuan dengan pihak BPKAD Ketapang akan di jadwalkan pertemuan dengan kapala BPKAD besok," ujar Sudirman, salah satu kontraktor.
Diketahui, jumlah proyek APBDP yang belum dibayarkan oleh Pemda Ketapang yakni sebanyak 266 paket proyek dengan rata-rata adalah paket penunjukan langsung (PL) senilai total Rp 40 miliar dengan asumsi Rp 150 juta per paket pekerjaan.
Saat bertandang ke kantor BPKAD pihaknya belum mendapatkan kepastian terkait kapan akam dicairkanya pekerjaan tahun 2024 lalu. Pihaknya hanya bertemu dengan sekretaris BPKAD Ketapang yang menjanjikan akan mengajak para kontraktor untuk kembali bertemu esok hari.
"Kami berharap agar pertemuan besok dapat membuahka hasil, sehingga kami mendapatkan kepastian mengenai pembayaran oleh Pemda Ketapang," terangnya.
Saat dikonfirmasi, Kepala BPKAD Kabupaten Ketapang, Donatus Franseda mengatakan kalau saat ini pihaknya masih melakukan proses untuk realisasi pembayaran proyek tahun 2024 itu.
"Mereka datang baik - baik tadi dan berdiskusi dengan kita. Masih proses (Pencairan - Red), doakan mudah - mudahan bisa cepat teratasi," jawabnya singkat.
Diketahui, kalau pihak Pemda melalui BPKAD telah menerbitkan Surat Perintah Pembayaran Dana (SP2D) dan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada bank Kalbar, namun surat ini tidak dapat dicairkan oleh kontraktor pada bank Kalbar.
Informasinya, penyebab gagal cair ini karena tanggal penerbitan SP2D tersebut dianggap sudah melewati batas waktu tutup buku, dimana SP2D itu diterbitkan sekitar tanggal 31 Desember 2024. (NAD)
Social Header