Angka ini dinilai sangat tinggi dan menjadi perhatian utama DPRD dalam rapat pembahasan Raperda APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025, Senin (25/8/2025).
Dalam rapat yang di gedung DPRD Ketapang itu, Kepala Dinas Pendidikan, Ucup Supriatna mengatakan kalau penanganan anak tidak sekolah menjadi prioritas utama di samping pembangunan ruang kelas baru dan rehabilitasi sekolah.
“Jumlah anak tidak sekolah di Kabupaten Ketapang masih mencapai 17.577 jiwa. Ini angka yang sangat besar dan harus segera ditangani melalui program pendidikan formal maupun nonformal,” jelas Ucup.
Semenatara itu, Ketua DPRD Ketapang menegaskan bahwa masalah ini tidak bisa ditunda lagi. Ia meminta pemerintah daerah segera menjalankan program nyata agar hak anak untuk memperoleh pendidikan tidak terabaikan.
“APBD jangan sampai hanya menjadi dokumen formal. Kalau ada 17 ribu lebih anak kita yang tidak sekolah, maka anggaran harus benar-benar diarahkan untuk mengatasi hal ini. Program yang sudah disahkan harus dijalankan tanpa menunggu akhir tahun,” ucap Achmad Sholeh.
Sejumlah anggota Banggar DPRD juga menyoroti kondisi pendidikan di pedalaman yang memperburuk masalah anak tidak sekolah, seperti minimnya rumah guru, meubelair, seragam, perpustakaan, hingga distribusi guru P3K.
Mereka sepakat agar penanganan anak tidak sekolah dijadikan prioritas utama APBD Perubahan 2025, mengingat dampaknya sangat besar terhadap masa depan generasi muda Ketapang.
“Kalau pendidikan anak-anak kita terabaikan, maka pembangunan sektor lain tidak akan berarti. Karena itu, 17.577 anak yang tidak sekolah ini harus menjadi fokus utama,” tegas salah satu anggota Banggar.
Melalui APBD Perubahan 2025, DPRD berharap program nyata segera dijalankan, mulai dari pendataan ulang, fasilitasi sekolah alternatif, hingga dukungan langsung bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu. Dengan begitu, angka anak tidak sekolah di Ketapang bisa ditekan secara signifikan. (NAD)
Social Header